JAPBLOG

Selamat Datang

Non-Surrender Agreement

ragam-chess2.jpgHarian Republika tanggal 9 Januari 2006 memberitakan di halaman dua mengenai NSA (Non-Surrender Agreement) yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia. NSA menyatakan bahwa pihak Indonesia menyetujui pengembalian para penjahat internasional yang melakukan kejahatan di luar negara Amerika dan proses peradilan terhadap penjahat yang melakukan kejahatan internasional tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Penawaran kesepakatan ini rencananya akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condolezza Rice. Namun, kesepakatan ini belum dapat dilaksanakan karena Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condolezza Rice masih harus melakukan misi penting luar negeri Amerika Serikat sehubungan dengan komanya Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, dan hal ini berkaitan dengan masa depan pemerintahan Israel yang memiliki kaitan dengan posisi hubungan kedua negara yakni Israel dan Amerika Serikat.

Rencana penandatanganan NSA ini mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan terutama kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa LSM yang telah memberikan tanggapan keras sehubungan dengan kesepakatan NSA tersebut antara lain: KONTRAS (yang diwakili oleh Usman Hamid), ELSAM dan YLBHI. Pada dasarnya mereka tidak menyetujui kesepakatan NSA tersebut karena dapat disalahgunakan oleh pihak Amerika dan dapat menghilangkan pidana bagi penjahat internasional khususnya pelaku yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Masih menurut mereka, NSA merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan ICC (International Criminal Committee) pasal 80. Bahwa terhadap kejahatan internasional tidak ada keringanan pemidanaan/penghukuman. Adanya kesepakatan NSA ini menunjukkan bahwa Amerika tidak memiliki niat tulus untuk menciptakan keadilan di dunia internasional. Sikap Amerika Serikat yang dicerminkan dengan kesepakatan NSA menunjukkan kearoganan Amerika terhadap negara-negara dunia terutama negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Sikap ini juga mencerminkan bahwa Amerika bertindak sewenang-wenang atau main hakim sendiri. Sikap ini tidak mencerminkan Amerika Serikat yang dikenal dengan negara yang menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi persamaan kedudukan pada setiap manusia. Jika Amerika bertindak demikian, maka Amerika telah mengingkari prinsipnya sendiri. Tindakan ini dapat menimbulkan “kebencian” dari negara-negara lain dan dapat menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak Amerika karena negara-negara tersebut sedikit banyak memberikan andil bagi Amerika terutama dalam bidang ekonomi. Amerika masih membutuhkan tukar menukar komoditas yang berhubungan dengan ekonomi negara Amerika itu sendiri. Bagaimanapun sektor ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan termasuk juga bagi negara adidaya, negara besar sekelas Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekuat dan sebesar apapun suatu negara, tetap memiliki ketergantungan terhadap negara lain. Adanya ketergantungan tersebut memiliki pengaruh pada kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan cerminan sikap politik yang dimiliki oleh suatu negara.

Sikap politik ini membawa pengaruh atau dampak bagi hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Dengan demikian, kebijakan luar negeri suatu negara harus memperhatikan posisi negara lain yang berhubungan dengan negara tersebut, jadi tidak semata-mata mementingkan posisi negara itu sendiri. Jika suatu negara tidak memperhatikan sikap dan langkah politik yang dilakukannya dengan negara lain, maka dapat saja kebijakan politik yang dibuatnya menjadi “senjata makan tuan” bagi negara itu sendiri.

Kembali pada rencana penawaran Non Surrender Agreement yang ditawarkan pihak Amerika Serikat kepada pihak Indonesia, jika pihak Indonesia jeli dan tidak terpengaruh dengan isu “bantuan ekonomi”, maka sepatutnyalah Indonesia menolak tawaran Amerika Serikat. Ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan akibat ancaman-ancaman penundaan atau peniadaan bantuan ekonomi tidak perlu dipikirkan oleh Indonesia. Indonesia harus memiliki kepercayaan diri bahwa Indonesia mampu membangun perekonomiannya tanpa sepenuhnya harus selalu bersandar pada bantuan dalam bidang ekonomi dari negara lain. Oleh karena itu, kritik dan kecaman LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditujukan kepada pemerintah sehubungan dengan rencana kesepakatan Non Surrender Agreement yang diajukan pihak Amerika Serikat hendaknya dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah agar pemerintah Indonesia yang memiliki kedaulatan negaranya sendiri tidak mudah didikte oleh negara lain. Jika hal ini dibiarkan, maka sama saja Indonesia terpuruk kembali dalam penjajahan baru, “neoliberalisme”, penjajahan dalam bentuk perekonomian. Oleh karena itu, tawaran kesepakatan NSA tersebut harus benar-benar dipikirkan secara baik dampak negatif maupun positifnya bagi negara Indonesia, terutama dampak di bidang penegakan hukum Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan ratifikasinya dalam bentuk undang-undang.

13 Januari 2006.

April 10, 2007 - Posted by | Pumpkin

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: