SOAL RUU JAMINAN HALAL (2)

Perdebatan soal RUU Jaminan Halal tampaknya “mengulang” perdebatan lama mengenai transparansi biaya, besarnya biaya, kepada siapa biaya tersebut dibebankan, dan akhirnya siapa yang membuat label halal tersebut. Ada satu artikel lagi yang saya temukan pada 2003 terkait labelisasi halal ini.

Pengusaha UKM tolak

RPP Labelisasi Halal

Rabu, 16 Juli 2003 | 19:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengusaha menganggap labelisasi itu sentralistik. Forum Nasional Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jaminan produk halal karena dinilai mengandung unsur monopoli oleh Departemen Agama. Pengusaha juga menganggap mekanisme labelisasi itu terlalu sentralistik.

SOAL RUU JAMINAN HALAL (1)

Saat ini sedang ramai dibahas RUU Jaminan Produk Halal. Mayoritas masyarakat tidak mengikuti perkembangan tersebut, saya pun baru mencoba memahami alur perdebatan yang terjadi di Parlemen. Salah satu permasalahannya adalah pada titik labelisasi yang bersifat volunterary atau obligatory. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama, saya lampirkan artikel lama dari majalah FORUM mengenai labelisasi halal. Ini hanya menyegarkan ingatan kita bahwa masalah label halal sudah menjadi perdebatan sejak lama karena rawan tidak transparan dalam pengelolaannya.

Antara Kepentingan Bisnis dan Menenteramkan Umat

Forum 23 Desember 1996

Para menteri berbeda pendapat soal pelaksanaan label halal. Ormas Islam diimingi saham oleh perusahaan yang melaksanakan label.  Masalahnya adalah, siapa yang membuat label dan siapa yang menempelkan?

Sekali lagi sebuah label menyulut kontroversi. Jika label minuman keras beberapa waktu lalu membuat gerah produsen minuman haram itu, kini label halal membuat banyak pihak bersilang pendapat. Bedanya, pada label halal ini bukan pada perlunya label itu yang menjadi kontroversi, tetapi bagaimana dan siapa yang melakukan pelabelan. Ada kepentingan bisnis–dan juga keputusan politik–di balik label halal ini. Menteri Agama dan Menteri Kesehatan, bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah meneken “Piagam Kerja Sama” pada Juni 1996 lalu. Piagam itu menegaskan pentingnya pelaksanaan pencantuman label halal pada kemasan produk. Pelaksanaan labelisasi halal itu akan diatur Departemen Kesehatan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan Departemen Agama dan MUI. Pernyataan halal dikeluarkan berdasarkan fatwa MUI, setelah sebuah produk melalui serangkaian audit dan pengujian laboratorium. Yang bekerja di sini adalah tim gabungan dari tiga institusi tersebut.

MU Datang Tanpa CR7..?

Dalam dua minggu terakhir ini heboh kedatangan MU ke Jakarta kian menjadi-jadi. Tiket harganya kian melambung, sulit didapat, dan penjualan replika kaos palsu MU semakin marak. Akan tetapi, pertanyaan terbesar, apa yang ingin dilihat oleh para penonton sebenarnya?

Presiden Non-Muslim?

Belum lama ini saya menonton acara DEBAT di TVONE yang mengangkat tema “Presiden Non-Muslim: Mungkinkah?”. Ada satu kelompok yang diwakili seorang dosen IAIN dan satu orang anggota Dewan Integritas Bangsa. Mereka mengajak audiens untuk berpikiran terbuka, bahwa dengan perkembangan demokrasi dan pendidikan masyarakat Indonesia saat ini, bukan tidak mungkin seorang Presiden non-Muslim akan terpilih di Indonesia di masa depan. Di sisi lain, ada kelompok yang diwakili oleh FPI dan FUI. Mereka secara tegas menganggap bahwa Presiden non-Muslim tidak akan pernah terpilih di Indonesia dengan segala dalil dan ayat-ayat agama yang mereka kuasai. Akhir perdebatan terkesan mengambang karena waktu yang habis dan kedua kelompok tidak menemui titik temu.
Saya jadi tertarik untuk menulis serius di blog ini…(karena tulisan saya nggak pernah serius)… sehingga saya meminta masukan dari beberapa teman saya yang memang ahli dalam isu-isu politik.

Saat Generasi MTV Meliput Pak Harto

Dikutip dari Harian Republika. Bukti bahwa pendidikan di Indonesia berhasil membodohi rakyatnya sendiri agar tidak pernah belajar dari sejarah……

Mereka datang laksana air bah ke Rumah Sakit PusatPertamina (RSPP), begitu mengetahui Soeharto terbaring di sana sejak Jumat(4/1) pukul 14.15 WIB. Ada tokoh pemerintah, tokoh politik, artis, mantanpejabat, hingga wartawan.

Hari pertama Pak Harto menempati Presidential Suite,lantai 5, kamar 536,pengunjung belum banyak.Yang terlihat hanya orang dekat seperti Wismoyo Arismunandar, Prabowo
Subianto, dan Moerdiono. Tapi, Sabtu (5/1) siang hingga malam, lobi Gedung A RSPP tak henti-hentinya kedatangan mobil mewah. Hari itu, memang terbetik kabar bahwa kondisi kesehatan Pak Harto menurun, bahkan sempat kritis.